Author: admin

Batam : Surga para ”Pembajak”

Tahukah anda kalau di tahun 2010 lalu, Indonesia jadi pemegang medali perak negara pembajak utama dunia? Indonesia cuma kalah dari Cina sebagai raja pembajak dunia (data IFPI, sebuah organisasi industri rekaman sedunia). Selain di cap sebagai negara pembajak di dunia, Indonesia juga menjadi ”surga” bagi Pembajak untuk mendistribusikan hasil bajakan dari negara lainnya. Berbeda dengan negeri jiran Singapura yang meng”haram”kan segala macam bentuk produk bajakan dalam jenis apapun dijual disana.

Sungguh bukan suatu pretasi yang membanggakan jika beberapa tahun terakhir, nama Indonesia selalu masuk dalam evaluasi tahunan organisasi industri rekaman sedunia itu. Yang mengejutkan sebenarnya angka pembajakan yang dianggap terjadi di Indonesia yang mencapai 85%. Artinya, dari 100 materi audio visual yang dijual di Indonesia, 85 diantaranya adalah bajakan. Setiap beredar 1 cakram audio atau video asli, sudah akan ada 6 versi bajakannya.

Mencari produk bajakan saat ini sangat mudah. Tidak cuma di kaki lima, produk bajakan juga bisa dibeli di mall-mall. Harga produk bajakan yang sangat murah dengan kualitas yang ”lumayan” biasanya jadi alasan masyarakat untuk membeli produk bajakan. Harga album rekaman asli berkisar antara Rp. 30.000,- hingga  Rp. 100.000,-. Mahal memang jika dibandingkan dengan harga 1 keping Audio CD / Video Disc yang dijual paling mahal Rp 10.000,-

Apapun alasannya, beredarnya produk bajakan pasti merugikan seniman dan produser serta jelas melanggar hukum menyangkut hak cipta atau melanggar ketentuan perundangan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual (Haki).

Aspek Hukum

Dalam upaya untuk melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual ini Pemerintah Indonesia sejak tahun 1982 telah mengeluarkan Undang-Undang tentang hak cipta yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 yang telah mengalami dua kali revisi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, kesemuanya ini adalah untuk melindungi karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (scientific, literary and artistic works).

Meskipun telah mempunyai Undang-undang UU No.19/2002 tentang Hak Cipta (berapa kali direvisi) dan pemberlakuannya tentang hak cipta pun telah diberlakukan efektif sejak 29 Juli 2003, semestinya mampu membuat para pembajak jera, namun pada kenyataannya pelanggaran terhadap HAKI masih saja terjadi bahkan cenderung ke arah yang semakin memprihatinkan. Salah satu dari bentuk pelanggaran itu adalah pembajakan VCD. Banyak VCD palsu yang ada di kalangan masyarakat justru filmnya belum diputar di studio secara resmi.

Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat bangsa Indonesia adalah salah satu penandatangan perjanjian TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) yaitu perjanjian Hak-Hak Milik Intelektual berkaitan dengan perdagangan dalam Badan Perdagangan Dunia (WTO) yang harus tunduk pada perjanjian internasional itu.

Pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Persetujuan TRIPs mengharuskan pelaku diberikan hak untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya, melakukan perbuatan-perbuatan seperti membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/ atau gambar pertunjukannya; dan melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau mengkomunikasikan kepada masyarakat pertunjukan langsung mereka.

Yang dimaksud dengan pelanggaran yang dilarang dalam hal ini adalah apabila perbuatan pelanggaran itu dapat merugikan pencipta dari segi ekonomis, merugikan kepentingan negara karena mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Melanggar perjanjian berarti pelanggaran berupa perbuatan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara pihak ketiga dengan pencipta.

Beredar Luas di Batam

Batam yang merupakan kota termaju di wilayah Propinsi Kepulauan Riau, tidak luput dari sasaran para pelaku pembajakan. Tidak saja pelaku pembajakan ini berasal dari dalam negeri sendiri, tapi juga di cecoki dengan produk bajakan dari luar Negara. Produk bajakan asal Negeri Jiran misalnya sempat merajai pasar VCD Bajakan di Batam, dan akhir-akhir ini bersaing dengan produk bajakan dalam negeri. Mulai dari produk Audio hingga Video dengan kualitas DVD. Pertanyaannya kemudian, kenapa Pemerintah terkesan membiarkan peredaran produk bajakan ini yang jelas di depan mata?. Hampir disetiap pusat perbelanjaan / Mall dan kaki lima, sangat mudah menjumpai toko – toko yang menjual produk audio dan video bajakan. Seolah-olah ada satu “kekuatan” tertentu yang melindungi peredaran produk bajakan ini. Begitu sulitkah memberangus peredaran produk bajakan di Batam?

Jawabannya, tidak mudah memang, bagi pemerintah, upaya pemberantasannya ibarat menegakkan benang basah. sebab, selain karena kepiawaian produsen barang bajakan dalam soal “mencuri”, konsumen Indonesia pun menyukai barang-barang ini karena harganya yang relatif lebih murah daripada barang aslinya.

Mudahnya teknologi pembajakan dan besarnya keuntungan yang dijanjikan bisnis ini, membuat langkah aparat negara memberantas pembajakan bagaikan menyiram air di musim kemarau. Jika tidak dilakukan terus menerus, pembajakan akan kembali dan terus marak. Perhatikan saja kondisi yang terjadi setelah polisi melakukan razia dan penggrebekan pada Toko Toko penjual cakram bajakan atau bahkan pabrik ilegal yang membuatnya. Jika hari ini polisi melakukan penggrebekan di suatu pusat pembajakan, bisnis pembajakan atau jual-beli cakram bajakan memang akan terhenti sesaat. Tapi, dalam dua-tiga hari, paling lambat 1 minggu, bisnis jual beli biasanya sudah menggeliat kembali di tempat yang sama. Malah kadang, penggrebekan dilakukan di pagi hari, sekitar tengah hari para pembajak mulai membuka kembali lapak-lapak dagangannya. Apalagi jika mereka yakin, aparat yang tersisa sebetulnya sudah mengerti ”kondisinya”.

Korban Pembajakan

Akibat maraknya produk bajakan di pasaran, dituding menjadi ”biang keladi” turunnya jumlah penjualan album fisik (audio & video) legal. Data ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) memang memperlihatkan fenomena itu. Jika di tahun 2005 jumlah kaset, CD dan VCD yang beredar di Indonesia mencapai angka 30.032.460 keping, di tahun berikutnya angkanya sudah menciut menjadi 23.736.355 keping. Di tahun 2007, angka itu tergerus lagi hingga tinggal 19.398.208. Ini artinya, rata-rata penurunan peredaran cakram audio dan video legal di Indonesia mencapai sekitar 20% setiap tahun! Bayangkan berapa potensial loss pajak negara yang hilang akibat penurunan produk legal ini.

Bagi industri musik, kondisi turunnya angka penjualan album legal bukan sesuatu yang ringan untuk ditanggung. Angka fantastis penjualan album hingga jutaan copy, kini hanya tinggal kenangan. Angka penjualan album beberapa musisi tercatat menurun tajam.  Menurut catatan majalah Rolling Stones Indonesia, Nasib apes dialami grup band Radja. Album ”Hanya Untukmu” terjual 500.000 keping, jauh di bawah album ”Langkah Baru” yang mencapai 1,3 juta keping. Grup band Padi malah mengalami nasib yang lebih ironis. Angka penjualan album baru mereka sangat sedikit, apalagi jika dibandingkan album mereka sebelumnya. Karena itu kita tentu berharap pemerintah khususnya pemberi izin usaha perdagangan dan kepolisian menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran VCD Bajakan ini. Mari bersatu melawan ”kejahatan” hak kekayaan intelektual.

Banjir dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Suatu hari di Bulan Oktober 1985. Kota Medan diguyur hujan, jalan-jalan tergenang air. Seorang warga medan (G. Hutabarat), mengendarai sepeda motor sambil membonceng cucunya. Tiba tiba saja motor yang dikendarai nenek tersebut terperosok kedalam lubang jalan yang tertutup air hujan. Akibatnya bisa ditebak, nenek dan cucunya mengalami luka-luka yang cukup berat.

Kesal dengan insiden tersebut, melalui kuasa hukumnya, nenek ini mengajukan gugatan perdata kepada pemerintah kota dan menuntut ganti rugi. Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Hutabarat dan menghukum Walikota Medan.

Tidak puas dengan putusan PN Medan, Walikota Medan saat itu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, dan lagi-lagi harus menelan pil pahit karena Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan. Hingga akhirnya Walikota Medan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung pun akhirnya juga menolak memori kasasi Walikota Medan tersebut dan menyatakan Walikota Medan melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan penguasa (onrechmatige overheidsdaad).

Selasa 2 Februari 2011, terjadi kegaduhan yang luar biasa di areal keberangkatan bandara Hang Nadim Batam. Puluhan masyarakat yang terjebak macet akibat banjir yang melanda simpang-simpang jalan kota terpaksa harus gigit jari karena pesawat terbang yang sedianya akan mengangkut mereka telah terbang beberapa menit yang lalu.

Tidak ada ganti kerugian, tidak ada permohonan maaf, karena tidak ada yang merasa bersalah akibat fenomena banjir yang terus terulang dari tahun ke tahun. Masyarakat terpaksa menghadapi kenyataan pahit dan harus merogoh kantong lagi untuk membeli tiket pesawat terbang.

Inilah sekelumit fakta, bahwa begitu banyak kerugian yang harus dialami masyarakat jika banjir sudah melanda. Mulai dari kendaraan yang rusak terkena banjir, ancaman penyakit, kecelakaan lalu lintas, dan rusaknya sarana dan prasarana masyarakat. Benarkah fenomena banjir musiman ini bukan merupakan kelalaian pemerintah atau suatu kehendak alam yang berada diluar kemampuan kita mengatasinya? Mari kita cermati fakta berikut ini :

Fenomena Banjir & Persoalannya

Banjir sebenarnya merupakan dampak dari pembangunan kota yang kurang memperhatikan keselarasan ekosistem dan lingkungan. Dimana banyak hutan lindung dan kawasan resapan air yang berfungsi sebagai tangkapan air di “sulap” menjadi kawasan perdagangan baru, pemukiman, perumahan dan industri.

Selain buruknya sistem drainase kota yang tidak terencana dengan baik, banyak juga saluran air (drainage) yang berubah fungsi menjadi tong sampah. Inilah kemudian yang menyebabkan air kehilangan tempat bersembunyi, sehingga hujan yang terjun langsung dari langit begitu cepat menggenangi daratan. Semakin luasnya areal tanah yang tertutup oleh bangunan menyebabkan fungsi resapan air menjadi berkurang, sehingga memudahkan terjadinya genangan air.

Penyelesaian persoalan banjir yang selama ini terkesan parsial dan dadakan dilakukan pemerintah seolah tidak ada hasilnya dan tidak efektif dilakukan. Penanganan persoalan banjir ini selayaknya harus dilakukan secara terencana dan sistematis yang meliputi ;aspek teknis, kelembagaan, pendanaan, penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Masyarakat sebagai stakeholders perlu dilibatkan secara aktif dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dan program penanganan banjir musiman ini, karena bagaimanapun masyarakat harus mengetahui strategi-strategi pencegahan yang dilakukan pemerintah.

Tanpa adanya manajemen penanganan yang baik, sulit di harapkan banjir musiman ini dapat teratasi. Salah satu solusi efektif barangkali dengan cara meningkatkan kapasitas tampungan badan air penerima, atau melakukan bypass ke laut, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam kebersihan lingkungan, menjamin bahwa masyarakat mentaati aturan tentang tata ruang dan tata kota, dan melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaku-pelaku pembangunan agar mentaati aturan-aturan tentang bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Kesadaran Hukum Masyarakat

Minimnya kesadaran hukum masyarakat, menyebabkan Pemerintah terkesan tidak serius mengatasi persoalan banjir ini. Padahal, warga masyarakat dengan instrument hukum yang ada, dapat mengajukan gugatan hukum kepada pemerintah kota melalui gugatan kelompok (class action), akibat kelalaian pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian masyarakat.

Selain itu juga dapat mengajukan gugatan PTUN, jika kemudian terbukti Pemerintah memberikan izin alokasi lahan yang bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Kota atau memberikan alokasi lahan kepada pengembang di lokasi yang berada di wilayah reservasi air.

Pihak pengembang juga dapat dituntut jika kemudian mengalih fungsikan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial menjadi lahan komersial, atau melakukan pembangunan yang tidak sesuai dengan  rencana siteplan perumahan yang diajukan ke Dinas Tata Kota untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

Barangkali saat ini Pemerintah dan Pengembang belum merasa perlu untuk bersungguh-sungguh melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat, mengingat sampai saat ini belum ada satupun gugatan class action yang dilakukan masyarakat Batam terkait perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemerintah dan Pengembang. Karena itu, kita harapkan kedepan masyarakat bisa lebih mengerti tentang Haknya sebagai warga masyarakat yang dilindungi Undang – Undang dan peraturan perundangan yang berlaku, untuk kemudian dapat menggunakan media-media hukum sebagai solusi dari kekecewaan dan kerugian-kerugian yang dialami. Rakyat Cerdas, Pemerintah Awas.

Jangan Panggil Aku “INDON”

“Awak orang Indon ye?”
“Bukan, saya orang Indonesia.”

“ah sama sajalah. Orang Indon lah.”
“Saya tidak tahu di dunia ini ada bangsa Indon. Saya orang Indonesia.”

Indon adalah sebuah istilah yang populer di Malaysia dan Singapura yang mengacu kepada Indonesia, sama seperti halnya istilah Brit untuk Britania Raya,  amrik untuk amerika. Di Indonesia sendiri, istilah ini berkonotasi negatif. Pada tahun 2006, pemerintah dan rakyat Indonesia menentang penggunaan kata Indon yang dianggap menghina.

Sehubungan dengan hal tersebut, pihak Pemerintah Indonesia melalui Sekretaris I Penerangan & Humas KBRI Eka A. Suripto menjelaskan bahwa pihak Duta Indonesia sudah menyampaikan protes secara resmi kepada duta Malaysia di Indonesia pada 13 Mei 2007. Pemerintah Malaysia kemudian mengambil tindakan dengan mengeluarkan larangan penggunaan istilah ini secara resmi oleh Kementerian Penerangan Malaysia, pada 24 Mei 2007.

Dalam kamus bahasa Indonesia yang disempurnakan atau dalam kamus Times Comparative Dictionary of Malay-Indonesian Synonyms, yang dikumpulkan oleh Dr. Leo Suryadinata dan diedit oleh Prof. Abdullah Hassan (Singapura dan Kuala Lumpur: Times Books International), tidak ditemukan satu perkataan pun yang merujuk pada kata indon ini. Tidak ada yang bisa memastikan, sejak kapan istilah  indon ini mulai digunakan, dan siapa pula yang memulainya. Faktanya, sampai hari ini, istilah ini kerap dijumpai di mana-mana tempat: di kedai-kedai teh tarik, di jalan-jalan, lebih-lebih lagi di media –utamanya media cetak. Hampir setiap hari, ada saja media cetak Malaysia yang menggunakan istilah tersebut dalam beritanya. Beberapa contoh pemberitaan tersebut, antara lain “Mafia Indon Mengganas”, “Indon Cemar KL”, “Gateaway for Indon Criminals”, “Indon Curi Air Penduduk”, “25.000 Pekerja Indon Bawa Penyakit” dan sebagainya.

Julukan “Indon” bagi sebagian masyarakat Indonesia di Malaysia memang berkonotasi hinaan; di dalamnya ada makna bodoh, pemalas, kotor dan mudah ditipu. Kata ini populer ketika maraknya TKI di Malaysia tahun 90-an. Walau sebenarnya sudah lama kata itu dipergunakan di Malaysia, tetapi pemaknaan sebagai hinaan baru muncul pada tahun itu.

Inilah kemudian yang sering memicu timbulnya reaksi berlebihan tatkala terjadi ketegangan hubungan antara Indonesia dan Malaysia, Seperti yang terjadi baru-baru ini dimana 3 (tiga) petugas DKP di tangkap Polis Diraja Malaysia karena di duga menculik nelayan malaysia. Ketegangan ini membuat masyarakat Indonesia ‘murka’ hingga membakar bendera Malaysia dan melempar ‘kotoran’ ke kantor Kedutaan Malaysia di Jakarta, belum lagi maraknya penyiksaan tenaga kerja Indonesia di Malaysia, seperti penyiksaan Nirmala Bonat atau Ceriyati dan kasus-kasus penyiksaan lainnya yang menambah daftar ‘kejengkelan’ Rakyat Indonesia terhadap Malaysia.

Tapi barangkali kita perlu merenungkan sejenak, mengapa kemudian 2 (dua) negara serumpun ini selalu berada dalam situasi hubungan yang panas – dingin. Setelah era soekarno yang menyerukan propaganda “Ganyang Malaysia”, berlanjut kemudian pada kasus perbatasan kedua Negara (perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan), hingga kasus-kasus penyiksaan TKI di Malaysia.  Bagaimana jika kemudian, konflik kita dengan dengan negeri jiran ini adalah karena ketidakmampuan kita sendiri untuk mengatur negeri yang (katanya) kaya-raya dan berlimpah sumber daya dan dihuni  oleh bermacam ragam suku bangsa yang ramah-ramah. Bukankah persoalan pencurian  sumber daya alam, klaim budaya, dan masalah Tenaga Kerja Indonesia, semuanya adalah masalah kita sendiri?

Persoalan TKI yang saat ini mendekati jumlah 3 juta orang di Malaysia adalah persoalan dilematis bagi bangsa. Membengkaknya jumlah TKI yang mengadu nasib di negeri orang, tidak lain dan tidak bukan adalah karena ketidakmampuan pemerintah untuk menjamin terciptanya lapangan kerja yang cukup dan dengan upah kerja yang memadai pula bagi rakyatnya. Karena minimnya lapangan kerja dan upah dinegeri sendiri,  menyebabkan masyarakat kita banyak yang tergiur untuk mengadu nasib di negeri orang dengan menjadi TKI baik melalui jalur resmi maupun jalur illegal.

Saatnya pemerintah kita berperan aktif dan menyadari betapa Indonesia di karunia oleh Allah SWT beragam kelebihan yang patut untuk dijaga dan disyukuri. Perlu dimulai adanya gerakan cinta Indonesia, rasa memiliki yang tinggi terhadap budaya dan kekayaan sumber-sumber daya negara. Jangan sampai pengalaman buruk akan budaya sendiri yang di klaim milik bangsa lain terulang kembali. Saatnya pemerintah dan masyarakat Indonesia menyadari pentingnya melestarikan dan menghargai warisan budaya yang kita miliki sebagai potensi dan jati diri bangsa. Saatnya kita juga memperbaiki kekeliruan kita yang sering menyebut kata  INDONESIA dengan ENDONESIA !

Batam : Kota Seribu Ruko, Seribu Masalah

Pemanasan Global (Global Warming) yang menjadi kekhawatiran bersama dunia internasional saat ini mulai menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat dunia untuk lebih mengedepankan masalah lingkungan dalam perencanaan segala aspek pembangunan kota dan negara. Hal ini berkaitan dengan semakin terbatasnya lahan Ruang Hijau Terbuka (RTH) di kota yang  mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan yang mendukung pranata kehidupan. Para pengambil kebijakan khususnya pemerintah di kota-kota besar dunia mulai bergairah untuk ikut dalam program untuk mengatasi dampak global warming ini.

Berkaitan dengan isu pemanasan global (global warming) tersebut, pembangunan gedung beton di kota-kota kini menjadi salah satu penyumbang pemanasan bumi di samping pembabatan hutan. Pesatnya pembangunan gedung-gedung dan Rumah Toko (atau lebih dikenal dengan sebutan Ruko) baik yang berbentuk vertical maupun horisontal seringkali mengabaikan lingkungan disekitarnya dan tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan, seperti penyediaan lahan hijau yang cukup.

Sebagai daerah perkotaan, Kota memang merupakan wilayah yang di dominasi oleh bangunan gedung-gedung bertingkat. Keberadaan ini merupakan perwujudan dan pembuktian bahwa kota sebagai pusat pemerintahan daerah esensinya bermuara pada ruang tata kota yang indah dan “mewah”, selain juga dimaksudkan untuk memperoleh predikat sebagai Kota Metropolitan.

Belajar dari pengalaman yang dilakukan oleh para arsitektur kota-kota di dunia, dimana   masalah keterbatasan lahan dapat di ”akali” dengan pemanfaatan atap gedung yang datar sebagai pengganti Ruang Hijau Terbuka di darat. Bangunan gedung yang menjulang di tengah kota yang padat, pada atapnya (yang datar) dibangun taman aktif. Ditanami tanaman perdu, rumput, pohon bahkan sawah pun di buat di atasnya.

Menurut penelitian, begitu banyak keuntungan yang didapatkan dengan memanfaatkan bagian atap bangunan gedung sebagai ruang terbuka hijau ”baru” di kota. Selain sebagai alternatif penyediaan ruang terbuka hijau di kota-kota yang memiliki lahan terbatas, banyak keuntungan lain yang didapatkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Mal Namba Park di Jepang, atap hijau Namba Park dapat mengurangi panas dan menurunkan suhu di permukaan hingga 170 Celcius. Hal ini mengurangi penggunaan energi listrik untuk mendinginkan suhu ruangan.

Secara umum RTH pada atap hijau di atas gedung bertingkat memiliki fungsi yang relatif sama dengan RTH di darat apabila direncanakan sebagai taman aktif yang membentuk suatu ekosistem hijau mini. Adapun fungsi positif yang menguntungkan adalah RTH berfungsi sebagai penyerap panas dan cahaya (silau). Rumput misalnya, mampu menyerap 80% panas dan hanya memantulkan 20% sisanya saja kepada lingkungan sehingga dapat menurunkan suhu di perkotaan (Frick & Mulyani, 2006 ; 44). Selain itu juga RTH dapat menurunkan polusi udara kota, setiap pohon misalnya dapat menyerap CO2 dan menyediakan 1,2 Kg O2/hari. Sehingga menunjang kebutuhan ketersediaan oksigen untuk bernapas bagi penduduk kota dan mengurangi dampak akibat karbondioksida yang merugikan kesehatan.

Bagaimana dengan Kota Batam? Persoalan yang dihadapi hampir sama dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Bahwa sudah menjadi realita, meningkatnya perkembangan dunia usaha, jumlah penduduk, dan kebutuhan efisiensi pelayanan pemerintahan, membuat kebutuhan prasarana gedung di Kota Batam juga turut meningkat. Berbanding terbalik dengan hal tersebut, persediaan lahan justru semakin menyempit. Karena itu, demi efisiensi lahan, pembangunan gedung atau bangunan bertingkat kini menjadi suatu pilihan mutlak dan satu-satunya yang memungkinkan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Persoalan yang muncul kemudian adalah terbatasnya lahan yang dapat dialokasikan dan digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hampir semua di sudut kota yang  terlihat adalah barisan ruko-ruko yang berdiri berhimpitan dengan tingkat pemanfaatan tidak lebih dari 40% saja dari total rumah toko yang ada. Selebihnya masih belum termanfaatkan karena menunggu pembeli / penyewa yang entah kapan adanya. Akibatnya banyak bangunan ruko tersebut yang hancur dengan sendirinya dan tidak terawat karena gagal beli / gagal sewa, dan tentunya ini menimbulkan masalah lingkungan yang baru. Belum lagi persoalan buruknya perencanaan dan pembangunan saluran pembuangan air (drainase) di ruko-ruko tersebut yang  turut memperburuk lingkungan kota, inilah kemudian menyebabkan fenomena banjir di musim hujan sulit teratasi, karena sistem drainase yang ada sangat tidak memenuhi syarat kelayakan.

Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, disebutkan bahwa minimal jumlah RTH adalah 30% dari luas kota dengan perincian 20% untuk RTH Publik dan sisanya 10% untuk RTH Privat. Hal ini jelas menegaskan bahwa Kota Batam juga harus dapat memenuhi persyaratan minimal akan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas kota, dan yang penting dilakukan adalah membatasi semangat para pemanfaat lahan komersial untuk merubah lahan terbuka menjadi lahan terbangun.

Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah perlu adanya sosialisasi kepada seluruh masyarakat, terutama kepada para pengusaha (swasta) untuk men-development ruang hijau terbuka di areal lahan yang dimiliki atau di areal atap bangunan. Penghijauan dapat dilakukan dengan pembuatan taman-taman mini atau dengan sistim tanaman digantung. Selain itu juga perlu dilakukan upaya maksimalisasi pemanfaatan lahan-lahan kosong yang ada di pusat-pusat kota batam, dengan mencabut atau membatalkan pengalokasian lahan-lahan yang telah di berikan kepada pihak ketiga terhadap lahan-lahan  kosong yang tidak termanfaatkan selama bertahun-tahun.

Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah dengan memaksimalkan peran dan fungsi pemerintah sebagai regulator, agar pembangunan di Kota Batam tidak berdampak pada kerusakan lingkungan. Karena itu perlu adanya kerjasama semua pihak untuk menyadari pentingnya lingkungan yang sehat, hijau dan asri bagi kehidupan kita semua. Pemerintah Kota diharapkan tidak lagi semata-mata hanya berorientasi pada peningkatan Pendapatan  Daerah (PAD) saja tapi lebih dari itu juga harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan yang sehat di Kota Batam. Pemerintah Cerdas, Masyarakat Sehat.

Proteksi untuk Usaha Kecil Menengah

Di tengah pesatnya pembangunan di hampir semua pusat-pusat perkotaan belakangan ini,  tidak saja berdampak positif, namun juga menyisakan persoalan yang tidak boleh dianggap enteng. Kehadiran berbagai pusat perbelanjaan baru di tengah-tengah kota,  baik yang dimiliki oleh pengusaha lokal maupun pengusaha asing menimbulkan ekses negatif terhadap perkembangan usaha kecil / peritel kecil yang ada.

Banyak sudah yang berkeluh kesah dan merasa terancam dengan kehadiran hypermarket-hypermarket yang seolah-olah mengepung mereka dari berbagai penjuru kota. Dilain pihak pemerintah kota yang seharusnya menjadi regulator dan menjadi lembaga yang seharusnya dapat memproteksi keberadaan usaha-usaha kecil terkesan hanya menutup mata dan membiarkan hypermarket-hypermarket tersebut tumbuh subur bak cendawan di musim hujan.

Lihatlah nasib Pak Sani, ayah dari 3(tiga) orang anak yang masih duduk dibangku sekolah, dan  seorang pedagang kecil yang menggantungkan hidup keluarganya dari hasil berjualan makanan kecil , minuman, sabun mandi sampai telur ayam dsb. Sebagai seorang pensiunan guru sekolah dasar, Pak Ahmad memutuskan untuk berdagang kecil-kecilan dari modal tabungan yang seadanya. beberapa tahun lalu kehidupan Pak Ahmad dari hasil berdagang ini lumayan mencukupi untuk menghidupi keluarganya, namun kini ditengah menjamurnya hypermarket yang ada di hampir semua penjuru kota, hasil penjualan dari toko kecilnya  jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Karena dengan banyaknya hypermarket yang ada, masyarakat kita lebih memilih untuk berbelanja di toko-toko besar, supermarket, atau ke hypermarket. Kadang-kadang hanya untuk berbelanja sabun cuci, sabun mandi dan shampoo, kita rela mengeluarkan biaya transportasi dan rela mengantri di supermarket / hypermarket, yang sebenarnya kalau dihitung-hitung selisih biaya ekonomisnya cuma beda lima ribuan perak saja. Tapi secara tidak sadar kita telah ikut membunuh perlahan-lahan keberadaan toko-toko kecil yang ada di sekitar lingkungan kita.

Apakah kemudian kita berharap toko-toko kecil ini bisa menerapkan harga barang yang sama dengan barang-barang yang ada di hypermarket?  Coba kita lihat kembali, murahnya barang-barang yang ada di hypermarket disebabkan karena mereka membeli barang dalam jumlah yang besar, yang kemudian mendapatkan harga yang murah dari para supplier dan distributor. Sementara toko-toko kecil mendapatkan pasokan barang dari para supplier dalam jumlah terbatas dan dengan potongan harga yang terbatas pula. Disinilah kenapa kemudian masyarakat lebih cenderung memilih berbelanja kebutuhan sehari-harinya di hypermarket-hypermarket yang ada. Atau barangkali kita perlu melakukan survey harga terlebih dahulu dan melakukan compare harga antara hypermarket dan toko-toko kecil di samping rumah, benarkah selisih harga yang ditawarkan melampui batas kemampuan ekonomi kita untuk membeli?.

Kita percaya bahwa Pak Ahmad tidak sendiri, ribuan pedagang kecil lainnya bernasib sama dengan Pak Ahmad. Bahkan banyak diantaranya lebih memilih tutup karena berdagang sudah tidak lagi menguntungkan.

Coba kita renungkan kembali, dengan tidak melindungi usaha-usaha kecil seperti Pak Ahmad, bukankah sama saja dengan membiarkan pengusaha-pengusaha ritel besar dan pengusaha asing menginjak-injak usaha kecil hingga akhirnya mati suri?? Tapi sebaliknya, jika kita terlalu melindungi usaha-usaha kecil tadi, bukankah kita nanti dicap sebagai anti perdagangan bebas?

Atau apakah kita setuju, jika semuanya perlu ada aturan, dan semuanya diberi tempat untuk berusaha sendiri-sendiri sehingga tumbuh berdampingan secara sehat dan saling menguntungkan? Kita percaya, bahwa dengan adanya persaingan bebas sangat dimungkinkan masuknya peritel-peritel asing dan pemodal besar ke dalam negeri, tetapi kemudian jika tidak di atur dan dilindungi secara bijak, maka yang akan terjadi adalah seperti pertarungan tinju yang tidak adil, dimana petinju kelas berat melawan petinju kelas ringan, dan dengan mudah kita bisa menebak hasil akhirnya. Karena itu perlu ada regulasi yang jelas dan berpihak bagi kelangsungan usaha-usaha kecil untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Adakah caranya? Barangkali yang perlu diperhatikan oleh para usaha kecil ini adalah membentuk suatu serikat atau perkumpulan dan semacamnya, untuk memperjuangkan hak-hak mereka ke pemerintah kota, bisa melalui usulan kepada pemerintah untuk membuat regulasi atau semacam peraturan daerah yang mengatur tentang  pembatasan “zoning law” atau  pembatasan izin usaha bagi ritel besar dan ritel asing agar tidak terus tumbuh menjamur dimana-mana, dan meminta pemerintah untuk mewajibkan kepada  pemilik toko-toko besar / mall / hypermarket untuk menyediakan 10% tempat bagi usaha kecil untuk berdagang / berjualan di tempat mereka. Dan memberikan sanksi atau punishment yang jelas dan keras bagi setiap pengusaha-pengusaha besar yang melanggar peraturan ini. Namun kemudian, jika toko-toko kecil ini lebih memilih pasrah dan berdiam diri, siapa lagi yang akan membela nasib mereka kalau bukan mereka sendiri?

Dari sudut konsumen atau kita, barangkali tidak ada salahnya jika memberi kesempatan kepada toko-toko kecil di dekat rumah atau dilingkungan kita untuk meraih sedikit keuntungan dan profit. Daripada memberikan uang kita untuk para peritel besar di hypermarket yang kemudian hasil usahanya digunakan kembali untuk membuka cabang-cabang di daerah lainnya, yang akhirnya dapat mematikan usaha-usaha kecil di sekitar kita. Seperti jika ingin membeli sedikit makanan kecil, minuman, deterjen, telur, indomie dsb, cukup berbelanja di toko sebelah rumah. Kita senang, mereka pun senang, ekonomi masyarakat kecil kita juga akan meningkat dan semakin kuat dan ini sejalan dengan visi misi pemerintah untuk memajukan usaha kecil menengah. Tentu ini jauh lebih baik.300