Batam : Surga para ”Pembajak”

Tahukah anda kalau di tahun 2010 lalu, Indonesia jadi pemegang medali perak negara pembajak utama dunia? Indonesia cuma kalah dari Cina sebagai raja pembajak dunia (data IFPI, sebuah organisasi industri rekaman sedunia). Selain di cap sebagai negara pembajak di dunia, Indonesia juga menjadi ”surga” bagi Pembajak untuk mendistribusikan hasil bajakan dari negara lainnya. Berbeda dengan negeri jiran Singapura yang meng”haram”kan segala macam bentuk produk bajakan dalam jenis apapun dijual disana.

Sungguh bukan suatu pretasi yang membanggakan jika beberapa tahun terakhir, nama Indonesia selalu masuk dalam evaluasi tahunan organisasi industri rekaman sedunia itu. Yang mengejutkan sebenarnya angka pembajakan yang dianggap terjadi di Indonesia yang mencapai 85%. Artinya, dari 100 materi audio visual yang dijual di Indonesia, 85 diantaranya adalah bajakan. Setiap beredar 1 cakram audio atau video asli, sudah akan ada 6 versi bajakannya.

Mencari produk bajakan saat ini sangat mudah. Tidak cuma di kaki lima, produk bajakan juga bisa dibeli di mall-mall. Harga produk bajakan yang sangat murah dengan kualitas yang ”lumayan” biasanya jadi alasan masyarakat untuk membeli produk bajakan. Harga album rekaman asli berkisar antara Rp. 30.000,- hingga  Rp. 100.000,-. Mahal memang jika dibandingkan dengan harga 1 keping Audio CD / Video Disc yang dijual paling mahal Rp 10.000,-

Apapun alasannya, beredarnya produk bajakan pasti merugikan seniman dan produser serta jelas melanggar hukum menyangkut hak cipta atau melanggar ketentuan perundangan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual (Haki).

Aspek Hukum

Dalam upaya untuk melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual ini Pemerintah Indonesia sejak tahun 1982 telah mengeluarkan Undang-Undang tentang hak cipta yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 yang telah mengalami dua kali revisi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, kesemuanya ini adalah untuk melindungi karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (scientific, literary and artistic works).

Meskipun telah mempunyai Undang-undang UU No.19/2002 tentang Hak Cipta (berapa kali direvisi) dan pemberlakuannya tentang hak cipta pun telah diberlakukan efektif sejak 29 Juli 2003, semestinya mampu membuat para pembajak jera, namun pada kenyataannya pelanggaran terhadap HAKI masih saja terjadi bahkan cenderung ke arah yang semakin memprihatinkan. Salah satu dari bentuk pelanggaran itu adalah pembajakan VCD. Banyak VCD palsu yang ada di kalangan masyarakat justru filmnya belum diputar di studio secara resmi.

Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat bangsa Indonesia adalah salah satu penandatangan perjanjian TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) yaitu perjanjian Hak-Hak Milik Intelektual berkaitan dengan perdagangan dalam Badan Perdagangan Dunia (WTO) yang harus tunduk pada perjanjian internasional itu.

Pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Persetujuan TRIPs mengharuskan pelaku diberikan hak untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya, melakukan perbuatan-perbuatan seperti membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/ atau gambar pertunjukannya; dan melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau mengkomunikasikan kepada masyarakat pertunjukan langsung mereka.

Yang dimaksud dengan pelanggaran yang dilarang dalam hal ini adalah apabila perbuatan pelanggaran itu dapat merugikan pencipta dari segi ekonomis, merugikan kepentingan negara karena mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Melanggar perjanjian berarti pelanggaran berupa perbuatan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara pihak ketiga dengan pencipta.

Beredar Luas di Batam

Batam yang merupakan kota termaju di wilayah Propinsi Kepulauan Riau, tidak luput dari sasaran para pelaku pembajakan. Tidak saja pelaku pembajakan ini berasal dari dalam negeri sendiri, tapi juga di cecoki dengan produk bajakan dari luar Negara. Produk bajakan asal Negeri Jiran misalnya sempat merajai pasar VCD Bajakan di Batam, dan akhir-akhir ini bersaing dengan produk bajakan dalam negeri. Mulai dari produk Audio hingga Video dengan kualitas DVD. Pertanyaannya kemudian, kenapa Pemerintah terkesan membiarkan peredaran produk bajakan ini yang jelas di depan mata?. Hampir disetiap pusat perbelanjaan / Mall dan kaki lima, sangat mudah menjumpai toko – toko yang menjual produk audio dan video bajakan. Seolah-olah ada satu “kekuatan” tertentu yang melindungi peredaran produk bajakan ini. Begitu sulitkah memberangus peredaran produk bajakan di Batam?

Jawabannya, tidak mudah memang, bagi pemerintah, upaya pemberantasannya ibarat menegakkan benang basah. sebab, selain karena kepiawaian produsen barang bajakan dalam soal “mencuri”, konsumen Indonesia pun menyukai barang-barang ini karena harganya yang relatif lebih murah daripada barang aslinya.

Mudahnya teknologi pembajakan dan besarnya keuntungan yang dijanjikan bisnis ini, membuat langkah aparat negara memberantas pembajakan bagaikan menyiram air di musim kemarau. Jika tidak dilakukan terus menerus, pembajakan akan kembali dan terus marak. Perhatikan saja kondisi yang terjadi setelah polisi melakukan razia dan penggrebekan pada Toko Toko penjual cakram bajakan atau bahkan pabrik ilegal yang membuatnya. Jika hari ini polisi melakukan penggrebekan di suatu pusat pembajakan, bisnis pembajakan atau jual-beli cakram bajakan memang akan terhenti sesaat. Tapi, dalam dua-tiga hari, paling lambat 1 minggu, bisnis jual beli biasanya sudah menggeliat kembali di tempat yang sama. Malah kadang, penggrebekan dilakukan di pagi hari, sekitar tengah hari para pembajak mulai membuka kembali lapak-lapak dagangannya. Apalagi jika mereka yakin, aparat yang tersisa sebetulnya sudah mengerti ”kondisinya”.

Korban Pembajakan

Akibat maraknya produk bajakan di pasaran, dituding menjadi ”biang keladi” turunnya jumlah penjualan album fisik (audio & video) legal. Data ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) memang memperlihatkan fenomena itu. Jika di tahun 2005 jumlah kaset, CD dan VCD yang beredar di Indonesia mencapai angka 30.032.460 keping, di tahun berikutnya angkanya sudah menciut menjadi 23.736.355 keping. Di tahun 2007, angka itu tergerus lagi hingga tinggal 19.398.208. Ini artinya, rata-rata penurunan peredaran cakram audio dan video legal di Indonesia mencapai sekitar 20% setiap tahun! Bayangkan berapa potensial loss pajak negara yang hilang akibat penurunan produk legal ini.

Bagi industri musik, kondisi turunnya angka penjualan album legal bukan sesuatu yang ringan untuk ditanggung. Angka fantastis penjualan album hingga jutaan copy, kini hanya tinggal kenangan. Angka penjualan album beberapa musisi tercatat menurun tajam.  Menurut catatan majalah Rolling Stones Indonesia, Nasib apes dialami grup band Radja. Album ”Hanya Untukmu” terjual 500.000 keping, jauh di bawah album ”Langkah Baru” yang mencapai 1,3 juta keping. Grup band Padi malah mengalami nasib yang lebih ironis. Angka penjualan album baru mereka sangat sedikit, apalagi jika dibandingkan album mereka sebelumnya. Karena itu kita tentu berharap pemerintah khususnya pemberi izin usaha perdagangan dan kepolisian menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran VCD Bajakan ini. Mari bersatu melawan ”kejahatan” hak kekayaan intelektual.

Related Posts