Batam : Kota Seribu Ruko, Seribu Masalah

Pemanasan Global (Global Warming) yang menjadi kekhawatiran bersama dunia internasional saat ini mulai menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat dunia untuk lebih mengedepankan masalah lingkungan dalam perencanaan segala aspek pembangunan kota dan negara. Hal ini berkaitan dengan semakin terbatasnya lahan Ruang Hijau Terbuka (RTH) di kota yang  mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan yang mendukung pranata kehidupan. Para pengambil kebijakan khususnya pemerintah di kota-kota besar dunia mulai bergairah untuk ikut dalam program untuk mengatasi dampak global warming ini.

Berkaitan dengan isu pemanasan global (global warming) tersebut, pembangunan gedung beton di kota-kota kini menjadi salah satu penyumbang pemanasan bumi di samping pembabatan hutan. Pesatnya pembangunan gedung-gedung dan Rumah Toko (atau lebih dikenal dengan sebutan Ruko) baik yang berbentuk vertical maupun horisontal seringkali mengabaikan lingkungan disekitarnya dan tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan, seperti penyediaan lahan hijau yang cukup.

Sebagai daerah perkotaan, Kota memang merupakan wilayah yang di dominasi oleh bangunan gedung-gedung bertingkat. Keberadaan ini merupakan perwujudan dan pembuktian bahwa kota sebagai pusat pemerintahan daerah esensinya bermuara pada ruang tata kota yang indah dan “mewah”, selain juga dimaksudkan untuk memperoleh predikat sebagai Kota Metropolitan.

Belajar dari pengalaman yang dilakukan oleh para arsitektur kota-kota di dunia, dimana   masalah keterbatasan lahan dapat di ”akali” dengan pemanfaatan atap gedung yang datar sebagai pengganti Ruang Hijau Terbuka di darat. Bangunan gedung yang menjulang di tengah kota yang padat, pada atapnya (yang datar) dibangun taman aktif. Ditanami tanaman perdu, rumput, pohon bahkan sawah pun di buat di atasnya.

Menurut penelitian, begitu banyak keuntungan yang didapatkan dengan memanfaatkan bagian atap bangunan gedung sebagai ruang terbuka hijau ”baru” di kota. Selain sebagai alternatif penyediaan ruang terbuka hijau di kota-kota yang memiliki lahan terbatas, banyak keuntungan lain yang didapatkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Mal Namba Park di Jepang, atap hijau Namba Park dapat mengurangi panas dan menurunkan suhu di permukaan hingga 170 Celcius. Hal ini mengurangi penggunaan energi listrik untuk mendinginkan suhu ruangan.

Secara umum RTH pada atap hijau di atas gedung bertingkat memiliki fungsi yang relatif sama dengan RTH di darat apabila direncanakan sebagai taman aktif yang membentuk suatu ekosistem hijau mini. Adapun fungsi positif yang menguntungkan adalah RTH berfungsi sebagai penyerap panas dan cahaya (silau). Rumput misalnya, mampu menyerap 80% panas dan hanya memantulkan 20% sisanya saja kepada lingkungan sehingga dapat menurunkan suhu di perkotaan (Frick & Mulyani, 2006 ; 44). Selain itu juga RTH dapat menurunkan polusi udara kota, setiap pohon misalnya dapat menyerap CO2 dan menyediakan 1,2 Kg O2/hari. Sehingga menunjang kebutuhan ketersediaan oksigen untuk bernapas bagi penduduk kota dan mengurangi dampak akibat karbondioksida yang merugikan kesehatan.

Bagaimana dengan Kota Batam? Persoalan yang dihadapi hampir sama dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Bahwa sudah menjadi realita, meningkatnya perkembangan dunia usaha, jumlah penduduk, dan kebutuhan efisiensi pelayanan pemerintahan, membuat kebutuhan prasarana gedung di Kota Batam juga turut meningkat. Berbanding terbalik dengan hal tersebut, persediaan lahan justru semakin menyempit. Karena itu, demi efisiensi lahan, pembangunan gedung atau bangunan bertingkat kini menjadi suatu pilihan mutlak dan satu-satunya yang memungkinkan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Persoalan yang muncul kemudian adalah terbatasnya lahan yang dapat dialokasikan dan digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hampir semua di sudut kota yang  terlihat adalah barisan ruko-ruko yang berdiri berhimpitan dengan tingkat pemanfaatan tidak lebih dari 40% saja dari total rumah toko yang ada. Selebihnya masih belum termanfaatkan karena menunggu pembeli / penyewa yang entah kapan adanya. Akibatnya banyak bangunan ruko tersebut yang hancur dengan sendirinya dan tidak terawat karena gagal beli / gagal sewa, dan tentunya ini menimbulkan masalah lingkungan yang baru. Belum lagi persoalan buruknya perencanaan dan pembangunan saluran pembuangan air (drainase) di ruko-ruko tersebut yang  turut memperburuk lingkungan kota, inilah kemudian menyebabkan fenomena banjir di musim hujan sulit teratasi, karena sistem drainase yang ada sangat tidak memenuhi syarat kelayakan.

Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, disebutkan bahwa minimal jumlah RTH adalah 30% dari luas kota dengan perincian 20% untuk RTH Publik dan sisanya 10% untuk RTH Privat. Hal ini jelas menegaskan bahwa Kota Batam juga harus dapat memenuhi persyaratan minimal akan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas kota, dan yang penting dilakukan adalah membatasi semangat para pemanfaat lahan komersial untuk merubah lahan terbuka menjadi lahan terbangun.

Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah perlu adanya sosialisasi kepada seluruh masyarakat, terutama kepada para pengusaha (swasta) untuk men-development ruang hijau terbuka di areal lahan yang dimiliki atau di areal atap bangunan. Penghijauan dapat dilakukan dengan pembuatan taman-taman mini atau dengan sistim tanaman digantung. Selain itu juga perlu dilakukan upaya maksimalisasi pemanfaatan lahan-lahan kosong yang ada di pusat-pusat kota batam, dengan mencabut atau membatalkan pengalokasian lahan-lahan yang telah di berikan kepada pihak ketiga terhadap lahan-lahan  kosong yang tidak termanfaatkan selama bertahun-tahun.

Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah dengan memaksimalkan peran dan fungsi pemerintah sebagai regulator, agar pembangunan di Kota Batam tidak berdampak pada kerusakan lingkungan. Karena itu perlu adanya kerjasama semua pihak untuk menyadari pentingnya lingkungan yang sehat, hijau dan asri bagi kehidupan kita semua. Pemerintah Kota diharapkan tidak lagi semata-mata hanya berorientasi pada peningkatan Pendapatan  Daerah (PAD) saja tapi lebih dari itu juga harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan yang sehat di Kota Batam. Pemerintah Cerdas, Masyarakat Sehat.

Related Posts